Penetapan 6 Laskar FPI Sebagai Tersangka Merupakan Konstruksi Hukum

Oleh : Rizal Alamsyah )*

Penetapan enam anggota FPI sebagai tersangka telah dilaksanakan secara transparan. Ketetapan tersebut juga telah mengikuti konstruksi hukum yang berlaku karena pelaku terbukti  menyerang penegak hukum dan melakukan tindak kekerasan.

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD merespons kritikan sejumlah pihak terhadap langkah Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menetapkan enam orang Laskar FPI sebagai tersangka. Adapun enam orang laskar FPI tersebut tewas dalam peristiwa baku tembak yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta – Cikampek.

Dalam kesempatan jumpa pers, Mahfud menuturkan, ada tertawaan publik semula masyarakat banyak yang mengejek atau nyinyir, kenapa orang mati kok dijadikan tersangka, enam laskar tersebut dijadikan tersangka oleh Polisi. Rupanya hal tersebut hanyalah konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari, kemudian setelah itu dinyatakan gugur perkaranya.

            Karena, konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM menyatakan bahwa ada orang yang merupakan Laskar FPI itu memancing aparat. Kemudian, Laskar FPI itu melakukan tindak kekerasan dan didapati membawa senjata. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya senjata, proyektil dan laporan Komnas HAM.

            Maka dari itu, Mahfud menjelaskan mengapa polisi menegapkan enam orang yang sudah dimakamkan tersebut dijadikan tersangka terlebih dahulu.

            Nah, karena yang tewas berjumlah enam orang yang kemudian menjadi tersangka, tentu dicari pembunuhnya maka dikonstruksi dulu, dia tersangka, karena dirinya memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dengan membawa senjata.

            Mahfud MD mengatakan, Komnas HAM menemukan ada tiga orang anggota polisi yang membuat tiga orang pilisi yang membuat tewas enam laskar FPI. Sesudah hal tersebut ditemukan konstruksi hukumnya baru enam orang tersebut diumumkan oleh polisi, perkaranya gugur, dalam bahasa yang sering disebut sebagai SP3, tapi tidak usah SP3, itu cukup dikatakan perkaranya gugur sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa tersangka yang sudah meninggal, perkaranya gugur.

            Dirinya juga meminta kepada siapapun termasuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq bisa kemukakan bukti-bukti lain ke dalam proses pengadilan nantinya.

            Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo tidak pernah ikut campur dalam penyelidikan Komnas HAM mengenai peristiwa tewasnya enam anggota Laskar FPI di Tol Cikampek KM50. Mahfud mengatakan, langkah presiden untuk memberi ruang bagi Komnas HAM melakukan penyelidikan diyakini paling tepat.

            Mahfud mengatakan, bahwa pemerintah sepenuhnya menyerahkan penyelidikan tewasnya anggota laskar FPI kepada Komnas HAM. Apabila, Komnas HAM memutuskan membentuk TPGF di bawah naungan instansi tersebut, aturan pun memperbolehkannya.

            Pada kesempatan berbeda, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, status tersangka pada enam anggota Laskar FPI itu pun gugur.

            Ia menjelaskan, penghentian kasus ini sesuai dengan pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.

            Dengan demikian, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum.

            Sementara itu, bertalian dengan kasus ini, Argo mengatakan, penyidik sudah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya unlawful killing yang dilakukan polisi terhadap empat dari enam anggota laskar FPI yang tewas.

            Dia mengatakan, saat ini ada tiga polisi dari Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor.

            Menurut Argo, hal itu sudah sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini.

            Sebelumnya, diberitakan, bareskrim Polri menetapkan enam orang Laskar FPI yang tewas di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek sebagai tersangka penyerangan terhadap anggota Polri.

            Pada kesempatan berbeda, direktur Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan, Polri akan segera melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penyerangan tersebut ke kejaksaan Agung.

            Menurut Andi, pelimpahan berkas perkara kepada jaksa peneliti bertujuan untuk mengkaji kasus tersebut. Sebab, keenam tersangka yang merupakan laskar pengawal FPI itu telah tewas saat insiden bentrokan.

            Nantinya, jaksa peneliti akan ikut menimbang apakah kasus dugaan penyerangan enam anggota laskar FPI terhadap anggota Polri itu dihentikan atau tidak.

            Segala proses hukum tentu harus dihormati, sehingga siapapun yang memiliki bukti-bukti terkait tewasnya 6 laskar FPI, bisa dikemukakan saat proses persidangan tanpa ada yang ditutup-tutupi, termasuk bukti proyektil yang diduga milik laskar FPI.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Diterbitkan oleh rinitimur

Bebas Berekspresi Untuk Majukan Bangsa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: